Dishub Tuban – Belakangan ini Pemerintah Kabupaten Tuban panen kunjungan kerja / studi banding parkir berlangganan dari daerah lain. Meski dalam masa pandemi covid-19, tidak menyurutkan beberapa kabupaten untuk melakukan studi banding di Kabupaten Tuban yang dipandang sukses menangani peliknya permasalahan parkir di tepi jalan umum dengan menerapkan parkir berlangganan.

Dalam 3 bulan terakhir, ada 4 Kabupaten yang melakukan studi banding penerapan parkir berlangganan di Kabupaten Tuban. Setelah Kabupaten Ciamis, Kabupaten Salatiga, Kabupaten Pekalongan, yang terakhir adalah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat melakukan studi banding terkait pengelolaan parkir berlangganan yang diterapkan di Kabupaten Tuban. Penerapan sistem parkir berlangganan di Bumi Wali ini dinilai lebih bagus, mampu mengatasi berbagai permasalahan rumit sebelumnya serta yang tidak kalah pentingnya adalah mampu menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup signifikan.

Studi banding Pemerintah Kabupaten Sumedang dilaksanakan selama dua hari dari tanggal 2 sampai dengan 3 September 2020.

Hari pertama, rombongan yang terdiri dari petinggi-petinggi Pemkab Sumedang antara lain Sekertaris Daerah Kabupaten Sumedang Drs. Herman Suyatman, M.Si, Asisten Pemerintahan, Asisten Administrasi, Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan, dan 13 pimpinan OPD Kabupaten Sumedang  diterima oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban Dr. Ir. Budi Wiyana, M.Si bersama Plt. Kadishub Kab. Tuban Drs. Gunadi dan beberapa pimpinan OPD/instansi terkait di Ruang Rapat Dandang Watjono Lantai I Sekretariat daerah Kabupaten Tuban.

“Kami mohon maaf, apabila dalam kunjungan saat ini belum bisa maksimal karena keterbatasan akibat ditetapkannya Tuban sebagai zona merah, jika dirasa kurang nanti kita bisa lanjutkan melalui daring,” kata Sekda Tuban Budi Wiyana dihadapan rombongan Pemkab Sumedang.

Sekda Sumedang, Herman Suyatman mengungkapkan, kedatangan rombongannya dalam rangka studi banding pelaksanaan parkir berlangganan, di Tuban, sebab Pemkab Sumedang akan menerapkan parkir berlangganan yang sebenarnya sudah direncanakan sejak tahun 2012. Bahkan Perda parkir sudah disiapkan dan sudah ada sejak tahun tersebut, namun sampai saat belum dapat diimplementasikan.

Sementara itu, Gunadi Sekretaris yang sekaligus sebagai Plt. Kepala Dinas Perhubungan hadir bersama dengan Kabid Bidang Perparkiran dan Kasi Parkir di Tepi Jalan Umum memberikan paparan yang diawali dengan menyampaikan jargon parkir berlangganan di Kabupaten Tuban yakni : “Tingkatkan Pelayanan, Menghapus Preman, dan Dongkrak Pendapatan”.

Dijelaskan juga alasan kenapa Tuban memilih sistem parkir berlangganan, antara lain dikarenakan saat ini dipandang yang paling sesuai dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Tuban serta mampu meningkatkan pelayanan, mendongkrak pendapatan, transparan dan anti kebocoran, mudah dilaksanakan, demikian juga pengawasan, pembinaan, pengendalian dan mobilisasi Juru Parkir mudah dilakukan.

Dipaparkan juga 5 bentuk pembinaan kepada jukir, yakni : Pembinaan tahunan : melibatkan nara sumber lintas instansi (Satlantas, Satreskrim, BNNK, Satpol PP, dll), Pembinaan rutin bulanan, Pembinaan perorangan (bagi yang melakukan pelanggaran), Apel Jukir, dan Pembinaan lapangan berupa evaluasi dan arahan pelaksanaan tugas dan kewajiban di lapangan langsung.

“Jukir apabila akan diberi uang oleh pengguna jasa parkir di tepi jalan umum kendaraan plat Tuban wajib mengatakan “PAK BU JENENGAN SUDAH BERLANGGANAN TIDAK PERLU MEMBAYAR PARKIR LAGI”, itu SOP-nya, sedangkan mottonya adalah “JUKIR BUKAN PENGEMIS, JUKIR BUKAN PEMINTA-MINTA”, dan apabila pengguna jasa parkir masih tetap memberikan tip berarti itu bukan retribusi parkir namun dapat dianggap sebagai shodaqoh,” jelas Gunadi dalam paparannya.

Setelah berdiskusi dan menggali berbagai informasi seputar implementasi parkir berlangganan beserta dinamika permasalahannya, rombongan melakukan peninjauan lapangan di titik lokasi parkir di beberapa ruas jalan kemudian dilanjutkan ziarah ke Makam Sunan Bonang dan berkunjung ke tempat wisata Pantai Kelapa.

Pada Hari kedua, rombongan Pemkab Sumedang yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Sumedang, H. Erwan Setiawan mengadakan silahturahmi dan menemui Wakil Bupati Tuban, Ir. H. Noor Nahar Hussein, M.Si. Tampak hadir mendampingi pada kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kab. Sumedang Drs. Herman Suyatman M.Si.,bersama Pimpinan OPD Kabupaten Sumedang , dan Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban Gunadi.

Dalam pertemuan tersebut, Wabup Sumedang menanyakan kiat-kiat, seni, pengalaman, seluk beluk dan dinamika permasalahan yang dihadapi serta proses transisi dari parkir konvensional menjadi parkir berlangganan.

Menanggapi hal tersebut, Wabup Noor Nahar Hussein menjelaskan, proses penerapan parkir berlangganan memerlukan waktu panjang. Prosesnya melalui perdebatan dengan masyarakat yang pro maupun kontra. Sejumlah kendala dihadapi diantaranya penertiban parkir liar maupun preman.

Penerapan parkir berlangganan perlu dijamin keamanan dan kenyamanan dari warga. Penerapan parkir berlangganan diterapkan pada seluruh jalan di 20 kecamatan di Kabupaten Tuban.

“Alhamdulillah, masyarakat kabupaten Tuban saat ini menerima kebijakan ini,” ungkapnya. Guna menunjang pelayanan parkir berlangganan, menurut Wabup Tuban dua periode ini, Dishub Tuban diinstruksikan untuk melakukan pembinaan rutin kepada juru parkir. Pemkab berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, melalui kerjasama dengan stakeholder terkait.

Sementara itu Plt Kepala Dinas Perhubungan, Gunadi mengatakan, pihak Dishub telah memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan penerapan parkir berlangganan kepada Pemkab Sumedang. Termasuk proses peralihan dan koordinasi dengan pihak terkait untuk mendukung pelaksanaan Parkir berlangganan.

“Kemarin rombongan Pemkab Sumedang sudah mendalami semua proses, kami beberkan seluruh dinamika yang kami alami, mulai pemetaan jukir yang dapat direkrut, kerjasama dengan pihak terkait, juga sosialisasi lewat medsos maupun media masa,” papar Gunadi.

Gunadi juga menyampikan, retribusi parkir berlangganan Kabupaten Tuban tetap bisa menjaga konsistensinya untuk menyumbang PAD dan cenderung tidak terpengaruh pandemi Covid-19 bahkan pada bulan Juli dan Agustus ada tren peningkatan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, karena system pembayarannya nontunai bersamaan dengan pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor.

“Kebetulan Jawa Timur ada kebijakan dari Gubernur yang membebaskan denda dan memberikan keringanan pajak, jadi banyak masyarakat yang memanfaatkan situasi untuk membayarkan pajak kendaraannya sehingga berimplikasi meningkatnya PAD dari retribusi parkir berlangganan,” pungkasnya. (Sgd&Rtn)